Jepara, 21 Maret 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BKD Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar “Focus Group Discussion (FGD) Asistensi Penerapan Sistem Merit bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023”. Asistensi ini merupakan tindaklanjut pelaksanaan asistensi pada tahun 2022, dan sejalan dengan kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Merit di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, asistensi tahun 2023 ini dilaksanakan per wilayah berdasarkan kategori, dimana saat ini Kabupaten/Kota di wilayah eks-Karesidenan Pati seluruhnya masih berada pada Kategori Kurang dan Buruk, sehingga asistensi awal pada tahun 2023 dilaksanakan bagi Kabupaten/Kota di wilayah eks-Karesidenan Pati.

Acara yang digelar di Gedung Shima, Kompleks Kantor Bupati Jepara tersebut, dibuka langsung oleh Pj. Bupati Jepara, Edy Supriyanta, ATD., S.H., M.M. Pj. Bupati Jepara menekankan pentingnya penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN yang harus segera diterapkan di Instansi Pemerintah khususnya di wilayah eks-Karesidenan Pati.

Turut hadir pula, Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Drs. Wisnu Zaroh, M.Si. Dalam kesempatan tersebut, Wisnu menyampaikan kondisi pemerintahan sekarang yang jauh tertinggal, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah menjadi hal mutlak yang harus segera diperbaiki.

Hadir memberikan best practice penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, BKPP Kota Semarang dan BKPP Kabupaten Demak yang sudah ditetapkan oleh KASN dalam kategori Baik. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi peserta yaitu BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota se-eks-Karesidenan Pati yang dipimpin oleh Moderator, Kepala Sub Bagian Program BKD Provinsi Jawa Tengah. Terdapat poin-poin utama hasil diskusi/asistensi antara lain:

1. Pentingnya komitmen PPK dalam penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN;

2. Perlunya melaksanakan benchmarking/Studi tiru kepada Instansi yang telah ditetapkan dengan Kategori Baik/Sangat Baik;

3. Perlunya menjalin komunikasi yang baik antara Instansi Pemerintah dengan KASN.